SEBAGIAN besar tenaga honorer kategori dua (K2) sudah mengetahui nasibnya, lulus menjadi CPNS atau gagal.
Tinggal sedikit lagi instansi pusat dan daerah yang belum diumumkan kelulusan honorer K2-nya.
Masalah besar yang belum ada kejelasan
adalah menyangkut nasib mereka yang gagal, yang jumlahnya mencapai 70
persen dari total peserta tes 605.179.
Bagaimana Forum Tenaga Honorer Indonesia
(FHI) menyikapi masalah seputar honorer K2? Berikut wawancara wartawan
JPNN.com, Soetomo Samsu, dengan Sekretaris Jenderal (Sekjend) Dewan
Presidium FHI Pusat Eko Imam Suryanto di Jakarta, Senin (17/2).
Apakah FHI sudah melakukan penelusuran data nama-nama yang lulus?
Ya, kita sudah melakukan tracking data.
Mekanisme penelusuran data seperti apa?
Kita selalu mengkomparasi data nama yang
lulus dengan data verval terakhir BKN dan data base FHI yang selama ini
dipegang oleh Bu Tati Supriati selaku Koordintor Bidang IT dan Data FHI
Pusat.
Apa temuan FHI?
Dari temuan sementara yang usia kritis
banyak nggak lulus.Masih sekitar 1 persen dari sekitar 6.810 usia kritis
tenaga honorer K2 di seluruh indonesia.Usia kritis ini adalah usia 48
tahun ke atas. Dari 6.810 hampir separuhnya guru. Harusnya ini yang
menjadi perhatian pemerintah.
Apa yang akan dilakukan FHI terhadap temuan itu?
Untuk itulah FHI meminta agar kebijakan
afirmasi betul-betul dijalankan.Paling tidak harss ada kebijakan khusus
terkait usia kritis.
FHI kecewa dengan hasil pengumuman?
Hasil pengumuman Honorer K2 sangat
mengecewakan karena tidak lengkap mencantumkan tanggal lahir, TMT. Hal
ini menimbulkan tanda tanya bagi para honorer yang nggak lulus.Ada
prasangka mungkin ini cara menutupi manipulasi data yang sejak awal
memang sudah FHI prediksi dan ini terjadi karena ada kongkalikong antara
BKD di daerah dengan BKN. Memang ini bisa terjadi juga ada peran
honorer tetapi harus diingatk bahwa honorer tidak akan berani kalau
atasannya nggak merestui.
Bagaimana selama ini FHI menjalin komunikasi atau berkoordinasi dengan honorer K2 yang gagal?
FHI punya database Tenaga Honorer
seluruh Indonedia baik K1 maupun K2. FHI mempunyai perwakilan baru 13
propinsi yang disebut Korwil sedang untuk Kabupaten Kota disebut Korda.
DKI, Jatim, Jateng, DIY, Jabar, Banten, Lampung, Sumsel, Sumut, Aceh,
Kaltim, Kalbar, Kalsel dan Sulsel.
Berapa pengaduan yang masuk ke FHI?
Terkait pengaduan FHI sudah mencatat 1.632 pengaduan baik yang disampaikan langsung maupun SMS.
Apa yang diadukan?
Sebanyak 73 persen pengaduan berisi kekecewaan tidak lulus karena pengabdian cukup lama.Sisanya terkait manipulas data.
Mau diapakan data-data pengaduan itu?
Untuk mensikapii ini FHI harus
menelusuri dan menganalisa data dan bukti bukti di lapangan. Jika memang
ada bukti kita akan tindaklanjuti ke prosses sesuai dengan amanah SE
Menpan-RB Nomor 5 Tahun 2010 tentang pendataan honorer.
Jadi menggelar aksi demo?
Terkait dengan demo FHI akan
laksanakan.Ini disebabkan pemerintah tidak mendengar tuntutan kami. Kita
bisa bayangkan 400 ribuan lebih yang kecewa karena nggak lulus. Dari
jauh hari FHI sudah memberikan rekomendasi agar pemerintah mengevaluasi
data kembali. Jika ada evaluasi kembali tentunya angka honorer akan
mengecil yang tentunya memungkinkan pemerintah mengangkat semua. Coba
anda bayangkan untuk sekecil Kota Garut ada 3.000 honorer K2. Subang
yang lulus aja 1.600-an.
Bandingkan dengan Medan yang hanya
seribuan. Jadi FHI minya diangkat semua dengan catatan dilakukan ATT
bagi daerah yang data honorer K2-nya lebih dari seribu.
Kapan aksi demo digelar?
Mungkin FHI dan organisasi sejenis yang
ada di Jawa akan bergerak dalam minggu depan.Ini sebagai respon awal
terhadap kekecewaan FHI terhadap hasil penguman sementara.
Para pengurus FHI sendiri bagaimana? Apa banyak juga yang tak lulus?
Ya, memang banyak unsur pengurus FHI
yang nggak lulus. Jujur diakui bahwa mereka pengurus adalah penggerak
masa di daerahnya masing-masing. Terkait banyaknya pengurus yang nggak
lulus ini menjadi keprihatinan tersendiri bagi FHI.
0 komentar:
Posting Komentar