Tenaga Honorer K2 Kabupaten Sumedang Minta Diangkat Jadi PNS

Sahabat pembaca Blog saya yg saya hormati, sudah tahukah anda bahwa Puluhan tenaga honorer Kategori 2 (K2) di bawah naungan Forum Komunikasi Tenaga Honorer (FKTH) Kab. Sumedang, mendatangi kantor DPRD Kab. Sumedang, Senin (21/4/ 2014).

Mereka yang mengaku gabungan Tenaga Honorer K2 yang lulus dan belum lulus tersebut, menyampaikan aspirasinya kepada DPRD ingin supaya semua tenaga honorer K2 di Kab. Sumedang secara bertahap diangkat menjadi PNS.

“Kami sudah bertahun-tahun mengabdikan diri dengan mengajar di sekolah dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, tentunya memiliki cita-cita ingin diangkat menjadi PNS,” kata Ketua FKTH Kab. Sumedang, Kandar, SP.d., saat beraudiensi dengan Pansus (Panitia Khusus) Tenaga Honorer K2 DPRD Kab. Sumedang, di ruang rapat 1 DPRD Kab. Sumedang, Senin (21/4/2014).

Menurut dia, harapan diangkat menjadi PNS, sesuai program Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemeneg PAN dan RB) yang menyebutkan bahwa tenaga honorer yang belum lulus, secara bertahap akan diangkat menjadi PNS.

Apalagi tenaga honorer di Kab. Sumedang banyak yang usianya di atas 40 tahun dan sudah mengabdi hingga 20 sampai 23 tahun. “Kami akan tenang mengajar di sekolah, kalau cita-cita kami diangkat menjadi PNS sudah terakomodasikan,” ujar Kandar.

Untuk membuka peluang tenaga honorer K2 diangkat menjadi PNS, kata dia, pihaknya meminta DPRD dan Pemkab Sumedang supaya segera menuntaskan persoalan tenaga honorer K2 yang lulus tapi diduga bermasalah.

Selain itu juga, bagi tenaga honorer yang benar-benar lulus tanpa ada masalah, segera dilakukan pemberkasan. Sebab, 970 tenaga honorer K2 yang lulus testing di Kab. Sumedang, belum mutlak lulus karena harus dilakukan pemberkasan kembali.

“Dengan percepatan penyelesaian masalah K2 tersebut, otomatis akan mendorong peluang kami diangkat menjadi PNS secara bertahap,” katanya.

Menanggapi hal itu, Ketua Pansus Tenaga Honorer K2 DPRD Kab. Sumedang, H. Sarnata mengatakan, Pemkab Sumedang sudah dua kali pergi ke Kemeneg PAN dan RB untuk menanyakan terkait persoalan tenaga honorer K2 tersebut.

Bahkan Bupati Sumedang H. Ade Irawan beserta Sekda Zaenal Alimin sempat berkumpul bersama para bupati dan sekda se-Indonesia di Kemeneg PAN dan RB.

“Intinya, semua bupati dan sekda se-Indonesia menghendaki agar semua tenaga honorer K2 secara bertahap diangkat menjadi PNS, tanpa testing. Pengangkatannya disesuaikan dengan prioritas usia dan masa kerja. Nah, kami di DPRD tentunya akan mendorong tuntutan itu supaya terlaksana,” kata Sarnata.

Ia mengatakan, guna menyelesaikan persoalan tenaga honorer K2 yang lulus testing tapi diduga bermasalah, hingga kini masih ditangani oleh Tim Investigasi Pemkab Sumedang dan Pansus Tenaga Honorer K2 DPRD Kab. Sumedang.

Hasil investigasi dan verifikasi pansus, dari 970 tenaga honorer K2 yang lulus testing di Kab. Sumedang, 507 orang diantaranya persyaratan administrasinya diragukan atau bermasalah. “Saya luruskan, K2 yang 507 orang itu bukan dicoret, tapi persyaratan administrasinya diragukan atau bermasalah,” ujarnya.

Berita ini bersumber dari Pikiran Rakyat.