JAKARTA -
Keberadaan honorer tercecer baik kategori satu (K2) maupun K2 dinilai
sebagai akibat ulah pemerintah. Menurut Ketua Forum Honorer K2
Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih, Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian
Negara (BKN) berjalan sendiri-sendiri sehingga data honorer tidak
sinkron.
"Munculnya honorer tertinggal, tercecer,
teranulir karena kesalahan KemenPAN-RB dan BKN. Kedua instansi ini
harusnya saling berkoordinasi dan bukannya saling lempar handuk. Kami
ini merasa dipimpong sama kedua instansi tersebus," katanya kepada JPNN, Jumat (30/5).
Dia mencontohkan data honorer K2 di
antara KemenPAN-RB dan BKN trnyata berbeda. Perbedaan bukan hanya untuk
K2 saja, karena K1 pun demikian. Ketika data honorer K1 dipublikasikan
di situs BKN, ternyata kemudian diaudit lagi sehingga banyak yang tidak
lolos dan diturunkan ke honorer K2.
"Sekarang kami yang K2, kalau ditanya
nasib kami selanjutnya, KemenPAN-RB bilang sudah ranah BKN. Datang ke
BKN, dibilang kewenangan MenPAN-RB. Tolong jangan permainkan nasib
kami," ujarnya.
Atas nama FHK2I, Titi mendesak
KemenPAN-RB dan BKN harus satu visi dan misi dalam mengeluarkan
kebijakan untuk honorer K2. Sebab, perbedaan data dari dua instansi
pemerintah hanya akan membuat honorer bingung.
"Kami mau ikut yang mana kalau
pemerintah tidak kompak? Intinya kami minta kami diangkap CPNS sesuai
janji MenPAN-RB," tegasnya. (esy/jpnn)
0 komentar:
Posting Komentar