BPM Aceh Buka Lowongan Kerja

BANDA ACEH - Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Provinsi Aceh, membuka kesempatan kerja kepada putra-putri di Aceh untuk menjadi Fasilitator Kabupaten Perguliran dan Pengembangan Usaha (F-PPU). BPM Aceh membutuhkan 18 orang F-PPU untuk ditempatkan di 18 kabupaten di Aceh.

“Bagi yang berminat menjadi Fasilitator Kabupaten Perguliran Dana Simpan Pinjam dan Pengembangan Usaha, bisa melihat persyaratan tata cara melamarnya di papan pengumuman Kantor BPM Aceh, atau di Harian Serambi Indonesia edisi 1 Maret 2014,” kata Kepala BPM Aceh, Drs Zulkifli Hasan MM kepada Serambi, Jumat (28/2), di ruang kerjanya. Menurut Zulkifli, perekrutan F-PPU ini dilakukan berdasarkan surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 402/1272/PMD, tertanggal 21 Februari 2014 tentang rekrutmen perguliran dan pengembangan usaha. Jumlah fasilitator yang direkrut 18 orang untuk ditempatkan masing-masing 1 orang di 18 kabupaten di Aceh.

Zulkifli menyebutkan, F-PPU akan bertugas membantu pendampingan kegiatan usaha simpan pinjam dan pengembangan usaha, dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan yang bersumber dari APBN dan Program Bantuan Keuangan Pemakmue Gampong (BKPG) yang bersumber dari APBA.

Kepala BPM Aceh menyebutkan, beberapa persyaratan umum calon pelamar antara lain, pendidikan S1 atau D3, usia maksimal 50 tahun, memiliki pengalaman kerja terutama dalam pengelolaan keuangan simpan pinjam. Selain itu, memahami mekanisme laporan keuangan, prinsip dan prosedur pengelolaan lembaga keuangan, serta mampu mengoperasikan komputer minimal program Microsoft Office. mengungkapkan, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merekrut F-PPU, kata Zulkifli Hasan, bertujuan agar dana simpan pinjam dan kegiatan usaha yang telah dimodali melalui sumber dana PNPM dan BKPG, usahanya bisa terus berlanjut untuk memberikan pendapatan bagi keluarganya dan kesejahteraan bagi anggota kelompok maupun pengurus yang mengelola.

“Untuk itu, perlu seorang fasilitator yang bisa memberikan motivasi kepada pengelola dana simpan pinjam maupun usaha ekonomi produktif, agar usahanya bisa terus berlanjut,” ujar Zulkifli Hasan.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Aceh, Zulkifli Hasan menjelaskan, tugas pokok dan fungsi F-PPU antara lain memfasilitasi penguatan kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) dan kelompok usaha ekonomi produktif (UEP). Juga melakukan review terhadap bantuan teknis kelembagaan dana bergulir yang mencakup perencanaan, administrasi dan pelaporan, pengelolaan dokumen administrasi, laporan khusus dana bergulir dan pengelolaan kegiatan dana bergulir.

Selanjutnya, melakukan pemeriksaan pengelolaan dana bergulir, melalukan supervisi sistem pengelolaan dana bergulir, mengidentifikasi dan memetakan potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan menjadi usaha ekonomi bagi kelompok penerima dana bergulir. Diantaranya, teknik pengolahan dan produksi, pemasaran dan kelanjutan usaha.

F-PPU juga bertugas membuat rencana peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dana bergulir di UPK, pengembangan usaha kelompok SPP dan UEP, memberikan bantuan teknis kepada PL UPK dalam mendorong pertumbuhan kelompok baru. Juga memfasilitasi jaringan kerja sama dengan lembaga pembiayaan, lembaga penyedia program dan sebagainya dalam peningkatan permodalan dan pengembangan usaha kelompok.

“F-PPU juga diberikan tugas melakukan evaluasi kondisi UPK dan kelompok, mendorong pemerintah daerah untuk memberikan dukungan dan kebijakan terkait pengembangan kegiatan dana bergulir,” demikian Kepala BPM Aceh, Drs Zulkifli Hasan MM.(her)